Medan — Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara memberikan dukungan penuh terhadap sikap tegas Anggota DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., yang membantah tuduhan keberpihakan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris PW HIMMAH Sumut, Muhammad Kurniawan, menyusul klarifikasi Maruli bahwa yang dijunjung tinggi olehnya adalah proses hukum, bukan kepentingan perusahaan tertentu.
Kurniawan menilai, pernyataan Maruli dalam forum resmi RDP Komisi XIII DPR RI menunjukkan sikap objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami melihat pernyataan lengkap beliau sangat jelas: tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun. Yang beliau tekankan adalah penegakan hukum, pemeriksaan izin, dan perlindungan bagi masyarakat. Ini adalah sikap seorang negarawan,” ujar Kurniawan.
Menurutnya, langkah Maruli yang mendesak KLHK membuka secara terang dasar pemberian izin kepada TPL adalah bentuk dorongan agar pemerintah bekerja berdasarkan data, aturan, dan prinsip transparansi. PW HIMMAH Sumut menilai hal ini penting agar publik tidak terjebak dalam narasi yang dibangun dari potongan-potongan informasi.
“Tuntutan agar KLHK menjelaskan dasar izin, memeriksa apakah ada pelanggaran, serta mendorong investigasi independen dari Kemenkumham adalah langkah yang sejalan dengan prinsip good governance. Kami mendukung penuh,” tambahnya.
Kurniawan juga mengapresiasi sikap Maruli yang meminta aparat kepolisian menelusuri potensi pelanggaran baik oleh perusahaan maupun masyarakat, serta mendalami dinamika demonstrasi pro dan kontra agar tidak ada pihak yang memanfaatkan keadaan untuk memecah belah warga.
“Ini menunjukkan keberpihakan beliau kepada kepastian hukum dan stabilitas sosial. HIMMAH sebagai organisasi mahasiswa berkewajiban berdiri pada prinsip yang sama: hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan rakyat harus dilindungi dari manipulasi informasi,” tegas Kurniawan.
PW HIMMAH Sumut juga mengkritik pemberitaan yang memotong konteks pernyataan Maruli sehingga menimbulkan opini yang tidak akurat. Kurniawan menegaskan bahwa mahasiswa harus menjadi penjernih informasi, bukan bagian dari penyebar distorsi.
“Kami mengajak media dan publik untuk melihat rekaman utuh RDP. Sikap beliau sangat jelas: tidak membela perusahaan atau kelompok manapun, melainkan membela hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup, PW HIMMAH Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu-isu strategis di Sumatera Utara dengan mengedepankan edukasi publik, dialog konstruktif, dan keberpihakan pada kebenaran. (*)
